Poin Penting Selain Divestasi Saham Freeport Indonesia

Secara tegas, Undang- undang Dasar 1945 mengamanatkan negara harus menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seperti tertulis dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ayat 2, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai upaya mengembalikan peran negara dalam menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya banyak yang harus dikerjakan pemerintah.

Salah satunya adalah akuisisi saham Freeport oleh Indonesia sebesar 51 persen dari sebelumnya hanya 9,36 persen. Proses ini dicapai melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum sebagai holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang dengan Freeport McMoran. Penandatanganan HoA dilaksanakan pada Kamis, 12 Juli 2018 lalu di Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pro dan kontra muncul terkait kebijakan yang diambil pemerintah ini. Ada yang menilai pemerintah terlalu buru-buru dan harga yang harus dibayarkan Inalum sebesar US$ 3,85 miliar (sekitar Rp 55,44 triliun dengan kurs Rp 14.400 per dollar AS) dinilai terlalu mahal.

Salah satu isu yang krusial, yaitu mengapa tidak menunggu kontrak Freeport habis di 2021 sehingga tidak perlu keluar uang. Terkait problematika ini, terungkap beberapa fakta konkret dalam event diskusi “Ngobrol Tempo: Lika Liku Akuisisi Saham Freeport” yang dilaksanakan pada Senin, 6 Agustus 2018 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Diskusi dihadiri berbagai kalangan dari pelaku industri, masyarakat awam, mahasiswa, serta media. Bertindak sebagai moderator adalah Redaktur Pelaksana Bidang Ekonomi Bisnis Tempo, Yandhrie Arvian. Selain itu, hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KemenESDM Bambang Gatot Ariyono. Kemudian Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media KemenBUMN Fajar Harry Sampurno. Pengamat pertambangan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia Iwan Munajat serta Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali.

Saat mengawali paparannya, Gatot Ariyono mengatakan, divestasi saham sebesar 51 persen untuk kepemilikan Indonesia sesuai Kontrak Karya dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). “Pengambilan kebijakan untuk akuisisi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjaga kinerja keberlangsungan tambang,” ujarnya. Kalau sampai tambang berhenti beroperasi karena masalah perpanjangan kontrak karya yang berlarut maka akan menimbulkan kerugian yang besar baik bagi Indonesia maupun bagi Freeport. Divestasi 51 persen merupakan satu dari empat poin utama HoA. Tiga poin lainnya adalah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun.

Kemudian peralihan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan memberikan penerimaan negara yang secara agregat lebih besar. Serta poin keempat adalah perpanjangan operasi produksi selama dua kali 10 tahun sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana sebesar US$ 3,85 miliar itu akan dipakai untuk membeli hak partisipasi atau Participating Interest Rio Tinto dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama. Participating Interest Rio Tinto pada PTFI yakni sebesar 40%, sedangkan untuk saham Indocopper yakni sebesar 9,36%. Dari 40 persen Participating Interest Rio Tinto, akan dikonversi menjadi saham yang kemudian ditambah dengan bagian saham Indocopper supaya Inalum bisa mendapatkan 51 persen.

Sementara, Iwan Munajat mengatakan bila dalam perhitungan yang telah dilakukannya, harga yang harus dibayarkan Inalum adalah harga yang fair. “Bahkan cenderung lebih murah. Berdasarkan perhitungan kami, nilai akuisisi seharusnya US$ 4,5 miliar. Ini momennya tepat dan mencegah berhentinya pengoperasian tambang yang akan berdampak negatif baik teknis, ekonomi, maupun sosial,” ujarnya. Momen ini, tambah Iwan Munajat, adalah kesempatan bagus karena prospek Papua Belt masih besar dan dengan akuisis ini Indonesia punya kesempatan lebih untuk eksplorasi. Sedangkan Fajar Harry Sampurno mengatakan bila kebijakan ini adalah akuisisi bukan nasionalisasi atau merampas dan sesuai ketentuan UU, baik di dalam dan luar negeri,” katanya.