Pengusaha Truk Klaim Bahan Bakar Nabati Ancam Bisnis Logistik

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Kyatmaja Lookman, meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kewajiban mencampur bahan bakar nabati ke solar sebanyak 20 persen (program B20). Jika diterapkan sembarangan, kebijakan ini akan mengganggu operasi jutaan unit truk dan aktivitas pengiriman barang bisa terganggu. “Sektor logistik pasti terganggu, sehingga ujungujungnya biaya membengkak,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Dia menuturkan, berdasarkan pertemuan dengan pemerintah bulan lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui bahwa program pencampuran ini belum dilaksanakan secara konsisten.

Tim menemukan masih ada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual solar dengan campuran bahan bakar nabati di bawah 20 persen. Namun, kata Kyatmaja, pelaksanaan itu justru menguntungkan Asosiasi. Sebab, berdasarkan studi, program B20 malah berisiko membuat mesin truk cepat kotor, sehingga pengusaha harus lebih sering melakukan perawatan. Selain itu, biodiesel membuat truk lebih boros 2,3 persen. Kyatmaja mengungkapkan bahwa biodiesel juga hanya cocok bagi truk yang berumur 10 tahun ke bawah.

Saat ini anggota Asosiasi memiliki sekitar 3 juta unit truk uzur. Dia menyarankan agar pemerintah menggelar tes kelayakan B20. Selama ini, tes baru dihelat hanya untuk kendaraan roda empat tanpa muatan. “Padahal itu jauh berbeda. Truk juga biasa berjalan sampai pelosok dan membawa muatan.” Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi, Rida Mulyana, mengakui masih ada badan usaha yang belum menjual biodiesel secara konsisten.

Penyebabnya bermacammacam. Misalnya karena cuaca yang tak mendukung atau birokrasi yang panjang. Akibatnya, pengiriman bahan bakar nabati (BBN) terganggu. “Kami ingin urusan biodiesel nantinya ada fast track seperti sembako. Supaya konsisten,” kata dia. Rida mengklaim uji coba biodiesel sudah diterapkan bagi seluruh kendaraan.

Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan program B20 bisa dilaksanakan secara intensif mulai September mendatang. Pemerintah hanya perlu menggelar tes lanjutan untuk penambahan campuran BBN sebesar 30 persen yang rencananya diberlakukan pada 2020. “Jadi, B20 nanti akan diberlakukan untuk semuanya. Akan ada sanksi bagi yang tak mencampur solar dengan BBN,” kata dia.