Pemerintah Batalkan Program Biodiesel 30

Pemerintah memutuskan tak akan mempercepat program kewajiban pencampuran bahan bakar nabati (BBN) sebesar 30 persen ke solar atau biodiesel 30 (B30) tahun depan. Alasannya, pemerintah membutuhkan waktu untuk menguji coba efektivitas program bagi seluruh kendaraan. “Program B30 sesuai roadmap saja. Karena penerapannya harus road test dulu dan itu memakan waktu hingga enam bulan lebih,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, di kantornya, kemarin.

Rida mengemukakan bahwa program B30 bakal diterapkan dua tahun lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain, kewajiban pencampuran berlaku untuk sektor pelayanan publik, industri komersial, pembangkit listrik, dan sektor transportasi lainnya. Industri kecil juga harus menggunakan solar yang mengandung BBN. Wacana percepatan mengemuka saat Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pada Juli lalu.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Jokowi menginginkan percepatan program biodiesel untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Program ini diperkirakan bisa menekan impor minyak sebesar 500 ribu ton per tahun, sehingga kebutuhan dolar AS juga bisa berkurang. Karena belum siap mempercepat pemberlakuan B30, pemerintah akhirnya mencari cara lain untuk mengurangi tekanan kurs. Opsi yang disepakati, kata Rida, adalah perluasan program biodiesel 20 (B20) ke sektor non-pelayanan publik.

Saat ini program biodiesel baru berlaku untuk penjualan solar subsidi dan solar untuk pembangkit listrik. Menurut dia, perluasan program bisa mengurangi pembelian minyak mentah dari luar negeri hingga 1,2 juta kiloliter pada tahun ini. Rida menghitung impor yang berkurang bisa menghemat devisa sebesar US$ 600 juta. “Jadi, tujuannya bukan memasarkan minyak sawit, tapi lebih ke penghematan devisa,” kata dia. Rida menyatakan program B20 ke sektor nonpelayanan publik bisa berlaku mulai September mendatang.

Kementerian Energi sudah menggelar uji coba B20 untuk transportasi darat dan kereta api. Hasilnya, solar yang mengandung BBN cocok untuk mesin kendaraan roda empat. Sedangkan untuk kereta api, injektor mesin perlu diganti ke peralatan yang lebih tahan BBN. Selain uji coba, pemerintah bakal merevisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perubahan berkaitan dengan kewajiban pemerintah memberikan subsidi bagi penjualan BBN ke sektor non-pelayanan publik. “Perpresnya sudah di Kementerian Sekretaris Negara. Revisi Peraturan Menteri Energi sedang kami siapkan,” kata Rida. Presiden PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Warih Andang Tjahjono, mengatakan kendaraan yang diproduksi perusahaannya sudah sanggup menerima solar dengan campuran BBN 20 persen.

Namun, jika campurannya bertambah menjadi 30 persen, dia mengatakan korporasi membutuhkan waktu.“Industri juga belum menyesuaikan model produksi mesin yang cocok,” kata dia. Pengurus Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia, Togar Sitanggang, menyatakan anggotanya siap menerima tambahan pesanan biodiesel dari pemerintah. Sebab, total kapasitas produksi biodiesel domestik saat ini mencapai 12 juta kiloliter, sedangkan permintaannya baru mencapai sekitar 3 juta kiloliter. “Jadi, dari segi pasokan sudah sangat siap,” katanya.