SUAP PLTU BUKA PELUANG PEMBUKTIAN PIDANA KORPORASI

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan untuk menjerat Partai Golkar dengan pidana korupsi jika terbukti menggunakan uang suap untuk kegiatan organisasi. Hingga kemarin, KPK masih mendalami dugaan adanya aliran dana untuk partai dari kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. “Kalau itu bisa dibuktikan, bisa saja dijerat pidana korporasi,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kemarin. Basaria menyatakan hal ini setelah ada pengakuan dari politikus Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, bahwa dia telah memberikan Rp 2 miliar untuk mendanai musyawarah nasional luar biasa Golkar pada Desember 2017. Munaslub ini menghasilkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Uang itu diduga dari suap pengusaha penggarap proyek PLTU Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Basaria mengatakan duit dari Eni untuk Golkar harus dibuktikan penyidik benar-benar dipakai partai. “Sampai sekarang belum ada pembuktian itu dipakai atau tidak,” ujarnya. KPK berwenang menindak korporasi yang terbukti terlibat korupsi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Pasal 20 UndangUndang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menyebutkan, jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi dan pengurusnya. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya akan menelusuri pengakuan Eni Saragih soal dugaan tersebut. “Pengakuan tersangka akan dikonfrontasi dengan saksi lain,” ucapnya. Aliran dana, menurut Febri, harus jelas apakah dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau mengalir ke partai. Kemarin, penyidik memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Mereka adalah CEO BlackGold Natural Resources Philip Cecil Rickard, Kepala Satuan Independent Power Producer PT PLN (Persero) Ahsin Sidqi, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Supangkat Iwan Santoso, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Nicke diperiksa karena sebelumnya menjabat Direktur Pengadaan Strategis 1 di PLN. Namun ia tak hadir dalam pemeriksaan kemarin karena, menurut Febri, ada rapat pemegang saham. Adapun Rickard menolak berkomentar setelah diperiksa. Perusahaan Rickard merupakan anggota konsorsium pelaksana proyek PLTU Riau-1. Tersangka Johannes tercatat memiliki saham di perusahaan BlackGold. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Sy a d z i ly m e m b a n t a h tudingan tersebut. Ia menyatakan partainya tetap berkomitmen mengusung slogan “Golkar Bersih”. Pengakuan sejumlah orang atau fakta persidangan tentang duit haram yang mengalir untuk kegiatan partai, menurut dia, belum dapat dibuktikan. “Cara-cara seperti itu kami hindari dan kami tentang,” kata Ace