Komnas HAM Persoalkan Perintah Tembak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempersoalkan arahan dari pejabat kepolisian agar petugas di lapangan menembak pelaku kejahatan jalanan. Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengatakan arahan itu seharusnya tidak diartikan sebagai izin menembak mati para pelaku.

“Penembakan mati jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi,” kata Sandrayati kepada Tempo, kemarin. Menurut Sandrayati, sebagai penegak hukum, polisi memang berwenang mengambil tindakan tegas bila pelaku kejahatan melawan atau membahayakan pada saat penangkapan.

Namun tindakan tegas itu tak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan. “Jadi, kalau ada penembakan dalam penertiban, yang kami toleransi hanya tembakan yang tidak mematikan,” kata dia. Sandrayati menambahkan, Komnas HAM telah mendapat banyak laporan tentang pelbagai kejanggalan dalam operasi pemberantasan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam sebulan terakhir.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan pemberantasan begal jalanan sejak masa mudik Lebaran lalu. Kala itu, Tito meminta aparat kepolisian tak segan-segan menembak begal yang melakukan kejahatan pada masa mudik. Perintah itu diikuti ancaman pencopotan pemimpin wilayah kepolisian yang gagal memberantas begal. “Saya minta seluruh kapolres dapat mengatasi begal. Kalau tidak dapat mengatasi begal, maka yang akan saya begal kapolresnya,” kata Tito setelah meninjau arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, 11 Juni lalu.

Menjelang perhelatan Asian Games 2018, Kepolisian Daerah Metro Jaya menggelar Operasi Cipta Kondisi Kewilayahan Mandiri untuk menekan angka kejahatan jalanan di Ibu Kota. Operasi berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juli sampai 4 Agustus lalu.

Pada awal operasi, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Aziz pun menyampaikan perintah tegas. “Tidak perlu ragu untuk melakukan tindakan yang tegas jika para pelaku dapat membahayakan masyarakat dan mengancam jiwa petugas,” kata Idham dalam apel siaga di markas Polda Metro Jaya.

Dalam tiga pekan operasi itu, polisi menangkap lebih dari seribu orang. Sebanyak 52 orang di antaranya ditembak. Dari 52 orang yang ditembak, 15 orang di antaranya tewas. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Kepolisian RI mengevaluasi operasi pemberantasan pencoleng jalanan yang berujung penembakan mati 15 orang itu. Menurut Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, penembakan mati, meski itu dilakukan terhadap pelaku kejahatan, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.